Home Teras Mosi Parlemen Jalanan:Gagalkan Omnibus Law

Mosi Parlemen Jalanan:Gagalkan Omnibus Law

by Astria Sekar
68 views
omnibus law

Aliansi Rakyat Bergerak (ARB) kembali menggelar aksi di simpang tiga Jalan Gejayan yang sebelumnya juga menggelar aksi di tempat yang sama pada September 2019. Aliansi Rakyat Bergerak (ARB) kali ini menyuarakan tuntutan Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja tidak lolos di Parlemen. Aksi ini bertajuk Mosi Parlemen Jalanan dengan tagline #GagalkanOmnibusLaw digelar pada Senin (9/3).

Memanggil Gagalkan Omnibus Law ini dimulai dengan long march dari tiga titik, yaitu titik Multi Purpose UIN Sunan Kalijaga, Taman Pancasila UNY, Bunderan UGM, dan berakhir di pertigaan Jalan Gejayan sebagai titik aksi. Aksi ini diikuti oleh massa dari berbagai universitas di Yogyakarta yang meski gerimis tetap berada dalam aksi tersebut.

Salah satu hal dasar yang menjadi sorotan adalah dalam Gejayan pembuatan RUU Cipta Kerja tidak dilibatkannya pihak pekerja dan proses perumusan regulasi sudah mengkhianati prinsip good governance yang mana terdapat dalam Naskah Akademik RUU Cipta Kerja. Good governance, yaitu penggunaan kekuasaan pemerintah secara transparan dan partisipatif, sebagai landasan perumusan RUU Cipta Kerja justru dilanggar oleh Pemerintah.

Mosi Parlemen Jalanan tidak hanya diikuti oleh para mahasiswa, namun juga turut dihadiri oleh perwakilan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta yang menyatakan bahwa konsepsi Omnibus Law ini menyengsarakan rakyat. Seperti Omnibus Law tentang kemudahan investasi, RUU Cipta Kerja, dan RUU UMKM. Indikasi yang timbul apabila Omnibus Law ini disahkan adalah eksploitasi para buruh dan pekerja lepas yang harus bekerja terus-menerus. Para pekerja harus memenuhi target dan apabila tidak sesuai target, maka akan berdampak pada turunya pendapatan para pekerja.

peserta aksi Mosi Parlemen Jalanan. (foto: Armand)

Selain itu, hak-hak buruh yang akan hilang seperti dimudahkannya PHK dan diturunkannya jumlah pesangon. Hal yang menjadi pertanyaan juga adalah mengapa agenda pencegahan dan pemberantasan korupsi tidak masuk dalam Progam Legislatif Nasional (Prolegnas) sedangkan Omnibus Law masuk ke dalam Prolegnas.

Indikasi eksploitasi pekerja dan buruh terlihat pada pasal 77 A tentang Jam Kerja ayat (1) Pengusaha dapat memberlakukan waktu kerja yang melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) yang menyatakan batas maksimal bekerja selama 8 jam 1 hari untuk Selain jenis pekerjaan dan sektor tertentu. Dalam pasal 77 A berkaitan dengan tambahan jam kerja tergantung pada kebijakan perusahaan. Hal tersebut melanggar aturan terkait batas maksimal jam kerja per minggu tersebut pekerja dan buruh rentan dieksploitasi.

Salah satu aktivis yang turut serta pada aksi di Gejayan Memanggil #GagalkanOmnibusLaw, Rara Sekar, anggota Serikat Sindikasi (Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi) di Jakarta, juga ikut bersuara mengenai Omnibus Law. “Masalah kesejahteraan dan masalah fleksibilitas. Jadi menurut aku dampak untuk pekerja lepas akan sulit mendapatkan jaminan-jaminan. Jaminan sosial dan kesehatan. Bahkan enggak cuma pekerja lepas, bahkan yang tadinya pekerja-pekerja tetap menjadi kontrak, kontrak kan kapan saja bisa diberhentikan, nanti itu menjadi rentan. Jadi sebenarnya yang paling aku soroti adalah kerentanan pekerja itu sendiri.”

Faras Pradana, mahasiswa Pendidikan Sejarah UNY sebagai humas ARB dari UNY juga menyatakan menolak Omnibus Law. “Kami tetap pada tuntutan untuk menggagalkan Omnibus Law itu sendiri. Kami mengikuti kajian-kajian dari ARB yang berjumlah 11 klaster dan dipetakan bagian mana saja yang dikaji, kami sementara masih menerima kajian dari ARB. Namun, ada beberapa diskusi di UNY sendiri, kami lebih fokus di dunia pendidikan.” [Redaksi]

– – – – –

Reporter: Astria, Arsi, Aprilia, Musthafa

Baca TERAS di lppmkretiva.com

Related Articles