Satu Tahun Aung San Suu Kyi Memimpin Myanmar

Puluhan ribu demonstran memenuhi jalan, memprotes kebijakan pemerintahan Daw Aung San Suu Kyi yang menamai sebuah jembatan baru dengan nama Ayahandanya. Penamaan jembataan yang baru diresmikan di daerah Mawlamyine, Myanmar Selatan tersebut langsung mendapat kecaman dari masyarakat. “Kenali kehendak rakyat,” seru pengunjuk rasa pada bulan lalu, memenuhi jalanan kota bersejarah di Myanmar Selatan tersebut.

Aung San Suu Kyi, sang peraih Nobel perdamaian itu dianggap telah menghina orang-orang Mon, suatu etnis dominan di daerah Mawlamyine. Pimpinan mereka (etnis Mon) menyebut, dengan menamai jembatan di Mawlamyine menggunakan nama seorang pemimpin dari Burma, pemerintah telah menghancurkan hak masyarakat. “Ini bukan suatu proses demokrasi,” kata Min Zarni Doo (Sekjen Mon Youth Forum). “Ini adalah masalah besar bagi masyarakat Mawlamyine, dan pemerintah tidak lagi menghargai keragaman etnis,” tambah Min Zarni Doo.

Kepercayaan rakyat Myanmar pada Aung San Suu Kyi sebagai pemimpin de facto Myanmar mulai berkurang. Harapan rakyat begitu besar, usai partainya berhasil memenangkan pemilihan umum dan melengserkan kekuasaan militer yang menghantui rakyat Myanmar lebih dari setengah abad. Pun demikian, tahun pertama kepemimpinannya telah mengecewakan banyak kalangan. Dia membuat prioritas untuk mengakhiri pemberontakan etnis, yang membuat banyak perpecahan di Myanmar. Pada kenyataannya, sejauh ini upayanya itu masih gagal dan sia-sia. Justru pasukan pemerintah Myanmar melakukan penyerangan terhadap kelompok etnis terus terjadi dan semakin meningkat.

Dunia kembali dikejutkan dengan adanya laporan bahwa militer telah kembali melakukan tindakan kekerasan, termasuk pemerkosaan dan pembunuhan terhadap etnis minoritas, muslim Rohingya di Myanmar Barat. Akan tetapi, Aung San Suu Kyi hanya sedikit menanggapi masalah ini, atau bahkan kurang. Penindasan dibawah pemerintahannya telah mendapat kecaman dari masyarakat internasional sebagai pemerintahan yang salah. Aung San Suu Kyi adalah ikon demokrasi, dan telah menghabiskan lima belas tahun hidupnya sebagai tahanan rumah, tetapi pemerintahannya justru melakukan hal yang sama dengan pemerintahan sebelumnya.

Masyarakat Myanmar pun mulai menarik dukungan pada Aung San Suu Kyi, “Dia tidak lagi memiliki dukungan seperti sebelumnya,” kata Zar Zar Doo, seorang penjual minuman di stasiun kereta api Yangon. “Kami sangat mencintainya (Aung San Suu Kyi) sebelumnya, tetapi sepertinya dia tidak melakukan sesuatu yang kami inginkan. Dan rakyat Myanmar pun sedang berada dalam kesulitan.”

Dalam pidato satu tahun kepemimpinannya, Aung San Suu Kyi melakukan pembelaan dengan mengakui masih banyak kekurangan dalam pemerintahannya, dan belum memberi banyak kemajuan. Dia pun menyerukan pada rakyat Myanmar untuk memilih pemimpin lain bila tidak senang dengan kepemimpinannya. “Jika anda (rakyat), berpikir bahwa saya tidak cukup baik untuk rakyat dan negara ini, dan bila ada seseorang atau sekelompok orang bisa melakukan yang lebih baik dari saya atau partai kami (National League for Democracy/ NLD), saya siap mundur.”

Beberapa pemilih pada pemilu parlemen Myanmar tampaknya mendengarkan seruan Aung San Suu Kyi. Dalam pemiu parlemen akhir pekan lalu, NLD mendapat sembilan dari sembilan belas kursi di parlemen. Sebuah petanda, rakyat tidak lagi percaya pada sang ikon demokrasi.

Aung San Suu Kyi menyebut kesuksesan terbesarnya saat ini adalah pembangunan jalan di Myanmar. Juru bicara partai, Win Htein menyebut pemerintah telah mengeluarkan anggaran dua kali lipat untuk layanan kesehatan dan pendidikan. Dan ekonomi pun terus tumbuh di negara yang sebelumnya dikuasai militer tersebut.

Akan tetapi, Richard Horsey (analis politik dan mantan pejabat PBB) menyebut pertumbuhan ekonomi Myanmar terus melambat. Modal asing mulai menguasai perekonomian Myanmar. Sanksi ekonomi Amerika Serikat pada Myanmar tahun lalu belum juga dicabut, serta investasi yang belum menuju pada penciptaan lapangan kerja. “Pemerintahan Aung San Suu Kyi tidak menawarkan visi ekonomi yang menarik.”

Di Yangon, orang sedang menunggu Aung San Suu Kyi untuk memberi perubahan. Myat Suu Moon, seorang pegawai departmen store menyebut biaya untuk naik bus run-down naik dua kali lipat, sementara gajinya masih tetap. “Dukungan pada Aung San Suu Kyi terus berkurang disebabkan harapan mayarakat yang terlalu tinggi, tetapi memang pada kenyataannya masyarakat tidak melihat sesuatu pun mengalami perubahan.”

Zaw Htay, juru bicara Aung San Suu Kyi mengakui bahwa kemajuan negaranya mulai melambat, hal ini merupakan akibat dari permasalahn yang kompleks sedang melanda pemerintahan. Misalnya saja konflik etnis Rohingya, dan bentrokan yang terus terjadi selama bertahun-tahun di Myanmar. “Ini sangat rumit,” sebutnya dalam sebuah wawancara, “kami (pemerintah) bukanlah penyihir.” Memang, Aung San Suu Kyi tengah menghadapi suatu tantangan yang menakutkan. Dalam membangun negaranya, ia harus mengembalikan puluhan tahun yang telah dirusak oleh rezim militer. Tahun-tahun yang digunakan untuk memperkaya para Jendral dan kroninya, menyebabkan perekonomian Myanmar bertekuk lutut.

Meskipun partainya memiliki kekuatan yang besar di parlemen, tetapi kekuasaan negara masih didikte oleh militer yang masih memiliki andil dan dilindungi konstitusi. Militer juga memiliki kontrol yang cukup besar di parlemen untuk menggagalkan perubahan konstitusi yang mengurangi kekuasaan militer.

Konstitusi pula yang menggagalkan Aung San Suu Kyi menjadi kepala negara, karena anak-anaknya adalah orang asing (berkewarganegaraan Inggris). Dia merelakan tahta kepresidenan untuk diduduki Htin Kyaw, kemudian mengadakan jabatan Konselor Negara untuk Aung San Suu Kyi, dan presiden melaporkan segala urusan kenegaraan padanya.

Kedekatannya dengan pejabat militer akhir-akhir ini mendapat pujian dari pendukungnya, sementara kritikus Aung San Suu Kyi menyebutnya terkena Sindrom Stockholm, yang membuat dia begitu nyaman di dekat orang yang telah menangkap dan menghukumnya. Kritikus juga mempertanyakan pendekatan angkuhnya mengasingkan sekutu yang potensial dan memberi kontribusi pada negara berkembang. “Dia Mary Poppins, tanpa rasa humor,” kata David Scott Mathieesson (analis independen). “Dia mengambil pendekatan yang salah, karena politik adalah kompromi,” tambahnya.

Aung San Suu Kyi jarang menjawab pertanyaan yang diajukan oleh media, atau menanggapi isu-isu yang sedang terjadi. Kantornya menolak wawancara untuk artikel ini. Mungkin yang paling menyedihkan untuk pendukungnya adalah penantian menghidupkan kembali rekaman perjuangannya pada hak asasi manusia. Puluhan tahanan politik dirilis dibawah pemerintahannya, dan konstitusi yang melindungi hak mengemukakan pendapat dicabut oleh rezimnya. Dia telah pergi dari tempatnya, dan hukum kembali digunakan pemerintahannya untuk membungkam pengkritik pejabat publik.

Dalam hal kebebasan menyampaikan informasi, seorang yang mengkritik rezim akan dijatuhi hukuman tiga tahun. Siapa pun dapat melaporkan dan dilaporkan bila mengkritik pemerintahan. Tersangka dapat ditahan tanpa jaminan sampai waktu persidangan tiba. Sejak Aung San Suu Kyi memimpin Myanmar, setidaknya terdapat 47 laporan yang dibawa ke pengadilan karena mengkritik pemerintah.

Maung Suangkha, seorang warga Myanmar yang pernah terkena kasus tersebut dan sekarang meneliti hukum yang digunakan pemerintah mrngatakan “Dalam satu kasus, dua orang dipenjara karena memposting komentar di facebook, dengan mempertanyakan mengapa seorang pejabat pemerintah mengenakan jam tangan mahal,” pendukung Aung San Suu Kyi kemudian melaporkannya dengan tuduhan lima kasus fitnah sekaligus. “Tanpa kebebasan berekspresi, tidak akan ada demokrasi,” katanya, “jika pemerintah menginginkan rekonsiliasi nasional, hukuman semacam itu harus dihapuskan.”

Win, juru bicara NLD mengatakan bahwa parlemen akan merubah hukum tersebut, “Jangan khawatir tentang hal ini, masalah ini akan segera kami pecahkan.”

Catatan terbesar yang menodai pemerintahan Aung San Suu Kyi, adalah perlakuan brutal pemerintahannya terhadap etnis Rohingya, juga respon hangatnya pada kasus tersebut. Dalam beberapa bulan terakhir, tentara Myanmar telah membunuh dan memperkosa perempuan Rohingya di wilayah Rakhine. Sebuah laporan PBB menyimpulkan, pada bulan februari, tentara dan polisi telah membunuh dan membantai ratusan laki-laki, wanita dan anak-anak; perempuan dan anak-anak dibawah umur diperkosa; dan 90.000 orang pergi meninggalkan rumahnya.

Tindakan kekerasan yang banyak dikecam masyarakat internasional itu, oleh pemerintah Myanmar dianggap sebagai balasan atas penyerangan pos polisi yang dilakukan oleh gerilyawan Rohingya. Atas tindakannya tersebut, pemerintah Myanmar pun dikritik oleh organisasi kemanusiaan (human right) internasional, PBB, Paus Franciscus dan bahkan tiga belas orang sesama peraih Nobel menulis surat untuk Aung San Suu Kyi, “Sebuah tragedi kemanusiaan berupa pembersihan etnis dan kejahatan kemanusiaan lainnya kembali terulang.”

Walau pun Aung San Suu Kyi tidak memiliki hubungan yang dekat dengan militer, tetapi dia telah membuat laporan yang seolah memaklumi tindakan yang telah dilakukan oleh militer. “Saya tidak berpikir sedang terjadi pembersihan etnis,” katanya, dalam sebuah wawancara dengan BBC, “Saya pikir, pembersihan etnis terlalu berlebihan untuk menggambarkan situasi saat ini.” Dia pun menyilahkan organisasi kemanusiaan yang dipimpin Toffi Annan (mantan sekjen PBB), untuk memeriksa keadaan di Rakhine, tetapi tidak merekomendasikan untuk meninjau perilaku militer.

“Seluruh desa dihancurkan,” kata Mathew Smith, direktur organisasi Fortify Right, “Anak-anak dilemparkan ke dalam api. Kepemimpinan Aung San Suu Kyi benar-benar bertolak belakang dengan pandangan masyarakat yang melekat padanya.” Aung San Suu Kyi mengatakan, tujuan yang paling penting adalah melakukan negosiasi damai untuk menyelesaikan konflik di Myanmar Utara. Namun, belum ada kesepakatan gencatan senjata, dan menurut analis pertempuran justru semakin meningkat, bila dibandingkan dengan tahun-tahun belakangan.

jembatan Aung San di Mawlamyine
jembatan Aung San di Mawlamyine

Penamaan jembatan di wilayah yang mayoritas dihuni etnis Mon, memperlihatkan bahwa pemerintah Myanmar telah mengabaikan keragaman etnis. Sesuatu yang seharusnya dengan mudah mereka hindari. Zaw, juru bicara Aung San Suu Kyi, mengatakan “Pemerintah sudah mendapat peringatan bahwa penamaan jembatan untuk mengenang Jendral Aung San, akan merubah peta dukungan rakyat,”

Mereka pun pergi ke Mawlamyine akhir pekan lalu, suatu upaya mempertahankan dukungan untuk mendapat kursi di parlemen. “Itu adalah kesalahan dalam menamai sebuah jembatan,” kata Zaw, “dan akan menjadi pelajaran untuk pemimpin NLD,” tutupnya.

 

Artikel pertamakali dimuat di New York Times, pada 8 April 2017

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Previous post Ras, Etnis dan Bias Gender dalam Pemilihan Kepala Sekolah di Amerika
Next post Epilanguage sebagai Metode Menerjemahkan Bahasa