OPINI

SENGKARUT PEMILWA UNY

Pemilihan mahasiswa (Pemilwa) terkadang menjadi momen yang ditunggu-tunggu sebagian kawan mahasiswa. Dalam ajang ini, kita akan memilih permimpin di berbagai lembaga, baik dalam lingkup jurusan, fakultas, maupun universitas. Kelompok yang paling menunggu pemilwa pastilah pengurus lama agar bisa segera melenggang bebas setelah mendapat pengganti. Momen ini juga dinantikan para bakal calon pemimpin yang siap menggantikan para demisioner. Mahasiswa umum tak kalah antusias ikut menikmati meriahnya masa kampanye.

Di mana-mana, kita bisa melihat pamflet dan banner dipasang. Serombongan timses dan simpatisan memasuki kelas-kelas untuk memperkenalkan calon-calon, dari calon Ketua Himpunan Mahasiswa (HIMA) Jurusan, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas, maupun Ketua BEM Universitas.

Tahun ini, Pemilwa lebih berwarna jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tahun lalu, pemilwa bisa dibilang berjalan dengan sangat lancar, baik di tingkat jurusan, fakultas, hingga universitas. Tidak ada kendala yang berarti. Bahkan, pencoblosan bisa dilakukan secara serentak dalam satu hari.

Lantas, bagaimana Pemilwa tahun ini? Di Fakultas Bahasa dan Seni (FBS), Pemilwa berjalan dengan damai. Kondisi ini seolah menggambarkan bahwa para mahasiswa sangat menjunjung asas humanisme yang selalu digembor-gemborkan. Saat fakultas lain melakukan pencoblosan pada 14 Desember, FBS memilih mundur hingga 19 Desember. Keputusan ini terpaksa diambil dengan alasan ada dua Jurusan (Pendidikan Seni Tari dan Pendidikan Seni Musik) yang melakukan pementasan pada hari yang direncanakan, 14 Desember.

Sangat humanis, bukan? FBS memiliki satu suara dalam hal ini, untuk mengedepankan kepentingan bersama.

Kondisi berbeda tergambar pada Pemilwa di tingkat universitas. Suasana agak memanas dan menimbulkan berbagai rumor. Beruntung, tim LPPM Kreativa berhasil memeroleh keterangan dari beberapa pihak sebagai informasi yang dapat dibagikan kepada para pembaca.

Sebelumnya, sebuah kabar telah tersebar dan hangat diperbincangkan di tingkat universitas. Zaky Mubarok, Presiden BEM UNY 2016, didatangi oleh dosen bagian kemahasiswaan akibat keikutsertaan dalam aksi yang dilakukan BEM UNY Oktober lalu. Berita tentang kasus ini pernah diangkat oleh kawan-kawan dari LPM ekspresi. (http://ekspresionline.com/2016/11/30/ketua-bem-uny-diancam-drop/ ). Ternyata, kasus birokrasi mengancam Drop-Out (DO) Zaky dan membekukan dana BEM serta DPM berlanjut ke momen Pemilwa.

Tahun ini birokrasi kampus tampaknya terlalu dalam melibatkan diri pada penyusunan peraturan pemilwa yang dari tahun ke tahun tidak dipermasalahkan. Ada beberapa perbedaan fundamental yang dituntut oleh mereka. Jajaran birokrat kampus meminta agar BEM Republik Mahasiswa (Rema) berganti nama menjadi BEM Keluarga Mahasiswa (KM). Tidak ada lagi partai dalam Pemilwa. Tidak ada lagi penggunaan istilah ‘presiden’. Kandidat calon ketua dan calon wakil ketua tidak boleh lebih dari semester lima dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimum 3,0.

Persyaratan yang mungkin untuk sebagian kawan mahasiswa terkesan aneh dan sulit dilogika. Bayangkan saja, ketua BEM Universitas yang notabene membawahi BEM-BEM Fakultas akan terkesan tidak ada hirearki ketika tahun angkatan dari ketua BEM Universitas sama dengan BEM Fakultas. Jika ketua BEM Universitas sama dengan ketua BEM Fakultas maka namanya bukan lagi BEM Universitas, tapi ketua BEM fakultas ke-8. Bukan hanya itu, jika melihat dari referensi universitas lain, sejauh ini belum ada peraturan yang membatasi ketua BEM Universitas harus semester 5.

Pada awalnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Universitas, dalam hal ini dibawahi oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM), tidak mengindahkan permintaan atau tuntutan dari pihak birokrat. Mereka kekeuh menggunakan peraturan yang sudah ada sejak tahun sebelumnya. Mereka menyelenggarakan Pemilwa atas nama BEM Rema, menggunakan partai, menentukan kandidat maksimum semester 7, serta tidak membatasi IPK minimum.

KPU Universitas bahkan tidak peduli dengan ancaman birokrat yang tidak akan memberikan dana Pemilwa jika aturan yang dituntut tidak dipenuhi. Mereka tetap melaksanakan timeline yang telah dibuat dan telah diujipublik kepada sebagian mahasiswa.

Tanggal 29 November 2016, seharus menjadi batas akhir pengumpulan berkas calon peserta Pemilwa. Namun, setelah mundur hingga 1 Desember, tidak ada seorang calon pemimpin pun mau mendaftarkan diri. Akhirnya, pada 2 Desember, dua pasangan mendaftar sebagai calon ketua dan wakil ketua BEM Rema. Mereka adalah Bisma Putra Aprlianta dan Riri Purborapi, (Bisma-Riri) dari Partai Muda serta Eko Susanto dan Fickry Nuruzzaman Yusuf (Eko-Fickry) dari jalur independen. Untuk informasi saja, partai yang mendaftar memang hanya satu yaitu Partai Muda.

Setelah dilakukan penetapan calon dan pengambilan nomor urut, Bisma-Riri terpilih menjadi pasangan calon ketua dan wakil ketua BEM Rema dengan nomor urut 1. Secara otomatis, Eko-Fickry akan melakukan kampanye dengan nomor urut 2.

Pada 3 Desember 2016, kampanye Pemilwa Universitas resmi dibuka. kampanye baik dari media maupun pengerahan massa dijadwalkan sampai tanggal 11 Desember 2016.. Permasalahan muncul ketika pihak KPU universitas secara tiba-tiba menyebarkan broadcast pada 11 Desember. Intinya, pemilwa diundur dan tidak jadi diadakan pada 14 Desember.

Keputusan ini menimbulkan tanda tanya besar di kalangan mahasiswa dan para aktivis kampus. Menurut informasi dari Pihak KPU Universitas, diketahui bahwa pada tanggal 8 Desember pihak KPU universitas, DPM universitas, serta jajaran birokrasi telah mengadakan pertemuan secara tertutup. Pada intinya, dalam pertemuan tersebut, KPU dan DPM bersedia mengikuti peraturan yang diminta oleh birokrasi, yang pada awalnya telah diabaikan.

Ironisnya, mengapa pemikiran untuk ‘rujuk’ atau ‘berdamai’ justru muncul saat masa kampanye hampir usai dan masa pencoblosan sudah di depan mata? Peristiwa ini seakan menunjukkan bahwa pihak KPU dan DPM Universitas belum mempertimbangkan keputusan dengan matang. Ini juga memunculkan kecurigaan mengenai adanya intervensi pihak lain yang memaksa kedua organisasi ini untuk ‘mengalah’.

Siapa yang dirugikan dalam hal ini? Pasangan calon, jajaran tim sukses (timses), serta para simpatisan dari masing-masing kubu yang bersaing tentu menjadi pihak yang paling dirugikan. Ada kerugian material tidak sedikit yang dikeluarkan oleh masing-masing pasangan untuk mencetak pamflet dan banner yang akhirnya hanya menjadi sampah. Belum lagi kerugian immaterial berupa psikologis baik dari timses, simpatisan, apalagi masing-masing pasangan calon.

Kita tak pernah tahu apa yang akan terjadi esok hari. Hingga hari ini, para aktivis mahasiswa masih menunggu surat keputusan (SK) yang akan dikeluarkan oleh KPU Universitas, serta tanggapan dari masing-masing pasangan calon. Kita menunggu dan terus bertanya, ada apa gerangan dengan birokrasi yang seakan ingin merongrong perkembangan gerakan mahasiswa. (Aini)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

To Top