Gedung performance hall, FBSB, UNY. (Kinarya.fbs.uny.ac.id)

Komersialisasi Fasilitas Kampus FBSB UNY

Salah satu akibat dari pergantian status UNY menjadi PTN-BH adalah peningkatan biaya peminjaman fasilitas kampus. Di Fakultas Bahasa, Seni, dan Budaya (FBSB) sendiri seringkali Organisasi Mahasiswa (Ormawa) atau mahasiswa umum kesulitan untuk meminjam fasilitas kampus. Hal tersebut disinyalir karena peningkatan biaya fasilitas, ketidakjelasan regulasi dalam peminjaman gedung, dan juga kerancuan dalam pemberian izin.

Kesulitan Peminjaman Gedung Kampus

Salah satu gedung di FBSB yang paling diminati untuk dipakai adalah Performance Hall (PH). Namun, peminjaman PH terbilang sulit untuk dilakukan. Salah satu contoh kasusnya adalah Program Studi Sastra Inggris yang akan melakukan pementasan untuk mata kuliah Stage Production. Permasalahan dalam peminjaman gedung PH ini dikarenakan biaya yang mahal. Nasywa Budi, selaku salah satu produser dalam pementasan tersebut menjelaskan mengenai hal ini.

“Iya betul, sebelum itu memang di Performance Hall (untuk tampil). Untuk kenapa tidak jadinya itu, awalnya kami tidak tahu bahwa menyewa PH harus membayar, karena awalnya dosen juga mengira meminjam PH untuk keperluan mata kuliah juga diperbolehkan saja. Setelah melewati banyak proses dan pertimbangan, akhirnya dari prodi tidak mengizinkan kami untuk bisa di PH. karena biaya itu tadi yang mahal,” jelas Nasywa.

Menurutnya, sangat disayangkan mahasiswa diberi kesulitan untuk dapat menggunakan fasilitas dalam fakultas yang seharusnya dapat menunjang perkuliahan. Nasywa juga menyebut butuh adanya transparansi terkait penyewaan gedung.

“Mungkin kalo dari aku sendiri [masalahnya] bukan dengan keberadaan mereka (Kinarya), tapi apakah sesulit itu untuk meminjam gedung? Dengan gedung yang mana itu milik FBSB, kami anak FBSB, kami di situ hanya mau ujian gitu. Aku mempertanyakan aja sih kenapa harus dipersulit. Apakah tidak ada keringanan untuk mahasiswanya? Begitu sih kami butuh transparansi kenapa menyewa gedung PH sepertinya dipersulit,” ujar Nasywa.

Baca juga: Privatisasi Pendidikan dalam Sekolah di Yogyakarta

Rachmat Nur Cahyanto, selaku dosen mata kuliah Stage Production turut memberikan respon terkait hal ini. Dia menuturkan bahwa PH dibutuhkan untuk kepentingan mata kuliah, tetapi ternyata PH tidak dapat langsung digunakan.

“Kelas saya, namanya [mata kuliah] Stage Production yang seharusnya membutuhkan stage untuk latihan, ujiannya adalah stage performance. Saya pikir kita bisa memakai langsung Performance Hall. Kami tidak mengerti kalau PH ternyata dikelola oleh Kinarya,” jelas Rachmat.

Rachmat juga menambahkan bahwa penggunaan PH untuk prodi bisa dilakukan apabila berkolaborasi dengan prodi-prodi yang lain sehingga pertunjukan tersebut dikomersilkan untuk membayar PH.

“Karena prodi-prodi yang lain ternyata mempunyai hal yang sama; ingin pentas di PH, apabila dikolaborasikan dan membayar lewat tiket, hal tersebut bisa dikomersilkan lewat tiket, sponsor, dan sebagainya,” tambah Rachmat.

Kerancuan Pemberian Izin Pihak Internal dan Eksternal

Selain permasalahan yang dialami oleh prodi Sastra Inggris dalam kesulitan peminjaman PH, terdapat kasus lain yang serupa dialami oleh Hima Perancis (HIPER). Pelaksanaan acara HIPER di Laboratorium Karawitan berbenturan dengan jadwal pihak lain yang juga menyewa Laboratorium Karawitan, yaitu dari HIMA Pendidikan Guru PAUD (HIMA PGPAUD).

Baca juga: Sengketa Tambang Kali Progo: Masalah Perizinan dan Krisis Lingkungan

“Regulasinya sudah tau, sistematika peminjaman sudah dijelaskan juga. Kemarin ada dua pintu, dari pihak ormawa dan pihak luar beda pintu. Perbedaan pintu itu jadi kurang sinkron dan tabrakan,” ujar Bunga selaku ketua HIPER. 

Menurutnya, perbedaan alur perizinan untuk menggunakan PH memungkinkan terjadinya bentrok dalam penetapan jadwal gedung. Pihak luar FBSB melakukan perizinan dan peminjaman gedung melalui Kinarya selaku badan pengelola fasilitas di FBSB UNY. Sementara itu, dari pihak internal melakukan peminjaman melalui prosedur sampai ke Dekan atau Wakil Dekan.

“Harusnya diperjelas lagi pintunya. Yang bener itu yang mana, alurnya yang bener itu gimana, dari pihak luar sama dari pihak fakultas, karena kalau udah tabrakan itu kan kita tidak bisa mencegah,” keluh Bunga.

Pihak HIPER merasa bahwa solusi yang diberikan dari Kinarya selaku salah satu pihak yang ikut menangani masalah tersebut tidak benar-benar menyelesaikan masalah yang ada.

“Ada ribut-ribut gini dari pihak Kinarya itu tidak memberikan solusi yang jelas, dari kita itu malah ditanyain suruh pindah tanggal terus bukan dikasih solusi tempat lain,” terang Bunga.

Kecenderungan dalam Pemberian Izin atas Dasar Nominal Dana

Selain prosedur perizinan peminjaman yang sulit dan rancu antara pintu internal dan eksternal, terdapat indikasi kecenderungan dalam pemberian izin pemakaian fasilitas kampus atas dasar nominal yang lebih besar.

Baca juga: Berubahnya Sistem Regulasi Sampah TPS Tamansari dan Depo Utoroloyo Pasca Penutupan TPA Piyungan

“Sebenarnya itu [Kinarya] tidak mengatakan secara terang-terangan yang mendapatkan [menyewa] tempat itu yang [nominalnya] tinggi. Kesannya itu seperti mereka yang dari pihak luar lebih ditampung suaranya (sama birokrasi). Jadi nggak mengatakan yang bayar lebih mahal itu menang, tetapi kelihatannya kayak kita (HIPER) yang harus ngalah,” ujar Bunga.

Komersialisasi Kampus Dampak PTN-BH

Buntut adanya pergantian status UNY menjadi PTN-BH terbukti memberi dampak bagi perubahan kebijakan yang semakin otonom dan mandiri. Di FBSB sendiri, kini pengelolaan fasilitas kampus tidak lepas dari adanya campur tangan Kinarya sebagai unit usaha FBSB. Dalam kasus Prodi Sastra Inggris yang kesulitan meminjam PH, Kinarya ikut andil dalam hal tersebut. 

“Sepertinya dulu [alur peminjaman] belum [ke] Kinarya, tetapi langsung ke fakultas. Namun, karena kita sudah PTN BH dan harus banyak pemasukan. Tepatnya saya tidak tahu, tetapi saya memahami bahwa di setiap fakultas atau universitas punya unit usaha sendiri. Karena Stage Production adalah mata kuliah baru bagi saya, maka saya baru tahu bahwa PH adalah bagian dari Kinarya,” ungkap Rachmat Nur Cahyanto selaku dosen Prodi Sastra Inggris.

Baca juga: Resensi Novel Rasa Karya Tere Liye

**Awak media LPPM Kreativa sudah mencoba menghubungi  Prof. Nur Hidayanto selaku Dekan FBSB dan Dr. Yeni Artanti selaku ketua Kinarya untuk wawancara terkait pengelolaan Kinarya dan komersialisasi fasilitas kampus. Namun, hingga saat ini keduanya tidak memberikan tanggapan terhadap permintaan wawancara.

Penulis: Salma Najihah
Editor: Annaila Azzahra

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Siswa-siswI SD Muhammadiyah Condong Catur, Sleman, DI Yogyakarta, sedang melaksanakan proses belajar di ruang kelas. (Lppmkreativa.com) Previous post Privatisasi Pendidikan dalam Sekolah di Yogyakarta
Next post Press Release Musyawarah Anggota LPPM Kreativa 2023