Aktivitas Pertambangan di Kali Progo Dusun Wiyu, Kalurahan Kembang, Kapanewon Nanggulan, Kulonprogo, Sabtu (18/11/2023). (Lppmkreativa.com/Ahmad Rendy)

Sengketa Tambang Kali Progo: Masalah Perizinan dan Krisis Lingkungan

Paguyuban Masyarakat Kali Progo (PMKP) melakukan aksi penolakan terhadap kegiatan tambang di daerah mereka. PMKP secara gencar memperjuangan keadilan bagi masyarakat yang terkena dampak dari kegiatan tambang pasir di wilayah Kali Progo.

Cacat prosedur menjadi dasar PMKP menentang adanya penambangan di sekitar wilayah Kali Progo. Tidak hanya itu saja, sejak adanya tambang, dampak buruk mulai dirasakan masyarakat setempat mulai dari kerusakan lingkungan hingga kerusakan sosial.

Kecacatan Prosedur Perusahaan Tambang

Ada dua pihak yang melakukan tambang di wilayah Kali Progo, yaitu PT. Citra Mataram Konstruksi (CMK) dan Pramudya Afgani (perseorangan). Kegiatan tambang keduanya telah membuat warga sekitar geram karena kejanggalan dalam prosedur perizinan. Pasalnya, tidak keseluruhan warga dilibatkan dalam musyawarah dan sosialisasi.

Tandi, salah satu pengurus PMKP menerangkan “Pada tahun 2020, mereka sudah mulai menambang. Sewaktu ditanya mengenai perizinan, tiba-tiba mereka memberitahukan bahwa mereka telah memiliki izin. Akan tetapi, warga merasa tidak pernah dilibatkan dalam musyawarah untuk kegiatan tambang pasir di Kali Progo ini.”

Tandi juga menerangkan bahwa izin yang dimiliki perusahaan saat ini sebenarnya sudah habis, tetapi itu tak menghentikan pihak perusahaan melakukan kegiatan penambangan. Malah ada perusahaan yang menambah jumlah truk dan ekskavator hingga melebihi kapasitas yang ditentukan.

Bekas Tambang Pasir di Dusun Jomboran, Desa Sendangagung, Kecamatan Minggir, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sabtu (18/11/2023). (Lppmkreativa.com/Ahmad Rendy)

Dampak Berdirinya Tambang Kali Progo

Sejak adanya kegiatan tambang pasir oleh perusahaan di wilayah Kali Progo, muncul berbagai dampak yang melatarbelakangi aksi penolakan oleh masyarakat setempat. Terdapat tiga wilayah yang paling terkena dampak dari kegiatan tambang tersebut, yaitu wilayah Jomboran, Pundak Wetan, dan Wiyu. Dampak yang dirasakan masyarakat yaitu mulai dari permasalahan lingkungan hingga merambah ke sosial.

Menurut pengakuan Tandi, dari tahun 2021 hingga 2022, terhitung sudah muncul sembilan titik longsor di Jomboran. Hal ini menjadi keresahan bagi warga karena di sekitar sana ada pemukiman yang saling berjajar di bibir sungai. Kemudian, pada tahun 2023 sebanyak tujuh sumur warga mengering akibat pengerukan sungai yang terus-menerus.

Pihak perusahaan yang seharusnya bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan kegiatan tambang hanya memberikan janji perbaikan, tetapi sampai saat ini belum direalisasikan.

“Pihak PT pernah sesekali memberi janji untuk memperbaiki, tetapi mereka hanya membangun jalan untuk kepentingan transporasi mereka sendiri,” terang Tandi.

Baca juga: Berubahnya Sistem Regulasi Sampah TPS Tamansari dan Depo Utoroloyo Pasca Penutupan TPA Piyungan

Di Wiyu kondisinya juga sama memprihatinkan. Yuliana, warga Dusun Wiyu yang juga anggota PMKP menerangkan ada sejumlah dampak yang selama ini dirasakan masyarakat di dusunnya akibat aktivitas tambang.

“Masyarakat kini kekurangan air bersih, sumur-sumur mendangkal, air tercemar besi. Jadi, mau tidak mau masyarakat harus menyisihkan sebagian dari uang mereka untuk mendalamkan sumur mereka,” ujar Yuliana.

Di Pundak Wetan, mereka menolak keras penambangan pasir dengan alat berat karena dampaknya lebih dari sekadar kerusakan lingkungan.

“[Kurang lebih] 80% masyarakat tidak setuju dengan adanya penambangan pasir memakai alat berat karena berdampak merusak lingkungan dan menjadikan perpecahan di antara masyarakat sebab pro dan kontra,” ujar Ngadiman, warga Dusun Pundak Wetan.

Masalah sosial ternyata juga digarisbawahi. Sejak adanya tambang pasir tersebut, mulai terbentuk kubu-kubu di kalangan masyarakat. Terjadi persinggungan sosial antara kubu yang pro dengan yang kontra terhadap kegiatan tambang.

Yuliana, warga Dusun Wiyu, Desa Kembang, Kecamatan Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, menyampaikan penjelasan terkait penolakan aktivitas pertambangan pasir di Kali Progo, Sabtu (18/11/2023). (Lppmkreativa.com/Ahmad Rendy)

Aksi PMKP dan Teror

PMKP melakukan banyak aksi untuk menyuarakan penolakan mereka terhadap tambang di Kali Progo, mulai dari orasi secara langsung hingga di media sosial. Melalui akun Instagram @jomboran_memanggil, PMKP memberikan informasi terkait penambangan dan berusaha menarik kepedulian sosial untuk menghentikan kegiatan tambang yang telah merusak lingkungan Kali Progo.

Aksi yang dilakukan masyarakat PMKP sering kali berujung konflik. Pada tahun 2020, sebanyak 18 warga di kawasan Kali Progo dipanggil kepolisian atas tuduhan pelanggaran pasal 162 UU Minerba yang menyatakan bahwa setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Hambatan untuk melakukan aksi penolakan juga datang dari pihak tambang yang mulai memberikan teror dan iming-iming. Yuliana memberikan kesaksiannya ketika didatangi orang-orang perusahaan yang ia sebut dengan preman.

“Kemudian, preman-preman mendatangi rumah penduduk dan langsung menawarkan kompensasi. Ibunya ini dikondisikan, sehari mau berapa?” Ujar Yuliana.

Selain itu, Yuliana juga sering menerima telepon dari orang yang tidak dikenal. Hal ini makin menguatkan ketidaktransparan perizinan yang dimiliki perusahaan tambang.

Penulis: Yezia Ruthy Gabriela
Editor: Anelka Almayda Antarsyach
Tim Redaksi: Eka Prasiptya Ayu Saputri, Yezia Ruthy Gabriela, Anelka Almayda Antarsyach, Ahmad Rendy
Redaktur Foto: Ahmad Rendy

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Scene Film Budi Pekerti. (Instagram.com/filmbudipekerti) Previous post Resensi Film Budi Pekerti: Refleksi pada Siswa Dapat Mengubah Masa Depan
Sampah menggunung di bak truk Depo Utoroloyo, Kelurahan Tegalrejo, Yogyakarta, dampak dari melambatnya distribusi sampah, Selasa (14/11/2023). (Lppmkreativa.com/Hanifa Dian Kusumaningrum) Next post Berubahnya Sistem Regulasi Sampah TPS Tamansari dan Depo Utoroloyo Pasca Penutupan TPA Piyungan