Harapan dan Hambatan: Suara Mahasiswa Kampus Mengajar Angkatan 7

Program Kampus Mengajar (KM) merupakan bagian dari kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Program ini telah dilaksanakan hingga batch ke-7 yang dilaksanakan mulai 26 Februari hingga 19 Juni 2024 dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya dalam kemampuan literasi dan numerasi siswa. Mahasiswa yang terjun dalam program ini berperan sebagai guru pendamping yang akan membantu menyelesaikan berbagai masalah di sekolah, baik permasalahan sumber daya manusia maupun sumber daya pendukung di sekolah.

Namun, berbagai hambatan ditemukan mulai dari proses seleksi peserta KM 7 hingga penerapan program kerja di sekolah penugasan. Situasi tersebut berdampak pada kualitas sumber daya mahasiswa yang kurang optimal dalam mengimplementasikan program kerja yang relevan dengan Rencana Aksi Kolaborasi (RAK).

Baca juga: Kegiatan Produktif Untuk Mengisi Liburan Semester

Permasalahan Tes Peserta Kampus Mengajar 7: Aplikasi Ujian Down dan Ketidaktransparanan Nilai

Pelaksanaan tes KM 7 diwarnai dengan permasalahan yang menuai kritik dari para peserta. Dua permasalahan utama yang menjadi sorotan adalah server aplikasi ujian yang down karena tingginya antusiasme peserta KM 7 untuk mengerjakan tes di waktu yang bersamaan serta ketidaktransparanan nilai hasil ujian. Hal ini dirasakan Shanty, mahasiswa Sastra Indonesia, Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) yang mengikuti pelaksanaan tes KM 7.

“Belum siapnya sistem yang digunakan oleh pihak Kampus Mengajar menyebabkan banyak pendaftar harus mengulang tes berkali-kali agar jawaban mereka dapat terinput dengan benar oleh sistem,” ujar Shanty.

Aplikasi ujian mengalami kendala teknis pada pelaksanaan tes yang menyebabkan banyak peserta tidak dapat mengakses halaman ujian. Kejadian tersebut disebabkan oleh tingginya antusiasme peserta untuk mengikuti tes dalam waktu bersamaan sehingga server mengalami kendala selama beberapa jam. Hal ini menimbulkan frustasi dan kekecewaan bagi peserta yang telah mempersiapkan diri dengan matang untuk menghadapi tes.

Baca juga: Resensi Novel “Re dan PeRempuan”

Ketidaktransparanan nilai hasil ujian menjadi permasalahan kedua pasca pelaksanaan tes peserta KM 7. Hingga saat ini, para peserta belum mengetahui skor ujian mereka dari laman Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Hal ini menimbulkan rasa curiga dan kekecewaan terhadap sistem penilaian yang digunakan.

“Dengan tidak adanya transparansi nilai tersebut, pendaftar tidak memiliki kesempatan untuk mengevaluasi kinerja mereka dan memahami area yang perlu ditingkatkan ketika mengambil kesempatan selanjutnya,” ujar Shanty.

Permasalahan Bantuan Biaya Hidup (BBH) Kampus Mengajar 7: Ketidaksesuaian dengan Perjanjian Awal

Program KM 7 menghadapi permasalahan terkait Bantuan Biaya Hidup (BBH) yang diterima oleh para peserta. Permasalahan ini muncul saat penerjunan mahasiswa di sekolah penugasan telah berjalan kurang lebih dua bulan, ketika informasi BBH yang semula dikonfirmasi 1,8 juta rupiah per bulan turun menjadi 1,5 juta rupiah per bulan. Penurunan pendanaan tersebut menimbulkan kekecewaan bagi para peserta.

Penurunan BBH secara sepihak tanpa adanya sosialisasi dan komunikasi yang jelas kepada peserta merupakan tindakan yang tidak etis dan tidak profesional. Keluhan tersebut dicurahkan oleh para mahasiswa di laman komentar Instagram @kampusmengajar.

Baca juga: Press Release Pelatihan In-Depth LPPM Kreativa 2024

Gimna ga menyerah BBH bnyk PHP nya” @nrliaa.a_

“Mengajar emg g mudah tpi kalian dgn mudahnya menurunkan BBH” @aulia.ptr

“BBH harus kembali jdi 1.8! BBH harus kembali jdi 1.8!” @selembut_moltoo

Permasalahan BBH juga dibenarkan oleh Keisha, mahasiswa Kebijakan Pendidikan UNY angkatan 2022, yang mengikuti Kampus Mengajar Angkatan 7 di Sleman. Komunikasi yang tidak transparan dari pihak Kampus Mengajar dengan mahasiswa menyebabkan kesalahan informasi yang terus berulang.

“Awalnya juga dibilang BBH-nya 1,8 juta per bulan, dipotong jadi 1,5 juta per bulan. Nah 1,5 [juta] kalo dua bulan harusnya 3 juta, tapi yang 600 ribunya dibayar nanti, tapi ga tahu kapan,” ujar Keisha.

Keterlambatan Penyaluran Dana Berdampak pada Program Kerja yang Harus Direalisasikan

Para peserta KM 7 terbebani dengan banyaknya program kerja yang dirancang dan telah disetujui oleh Dosen Pembimbing Lapangan (DPL), guru pamong, seluruh guru di sekolah yang menjadi tempat penugasan, serta dewan pegawas sekolah. Hal ini disebabkan karena program telah berlangsung sejak awal Maret, sedangkan penyaluran dana dari pusat baru terealisasi pada pertengahan April.

Baca juga: Simpang Empat Palbapang

Keterlambatan penyaluran dana ini mengakibatkan para peserta KM 7 harus melaksanakan program kerja dengan alternatif pendanaan lain, seperti kas mingguan maupun sumbangan dari DPL. Permasalahan tersebut berimbas pada dana kas yang membengkak sehingga pelaksanaan program kerja menjadi terhambat dan belum terealisasi sesuai rancangan.

“Awalnya orang-orang udah dapat duluan [BBH Termin 1] sekitar awal April, tapi dapetnya pertengahan Mei,” ujar Keisha, mahasiswa KM 7.

Penyaluran Dana Tidak Tepat Waktu: Peserta KM 7 Tidak Dapat Mengoptimalkan Anggaran

Sosialisasi yang diadakan oleh Kampus Mengajar menyatakan bahwa proses pencairan BBH akan dilakukan dalam dua termin. Proses tersebut dilakukan secara berkala yang menyebabkan pencairan dana bagi seluruh peserta KM 7 tidak terjadi pada waktu yang bersamaan.

Baca juga: Cerpen: Baby’s Breath

Untuk pelaksanaan prokernya lumayan bikin macet juga karena hampir semuanya dilimpahkan ke mahasiswa,” ujar Keisha.

Anggaran dana yang belum sampai ke setiap mahasiswa KM berdampak pada terkendalanya program kerja yang akan direalisasikan sesuai matriks. Selain itu, mahasiswa secara mandiri membuat terobosan tanpa adanya pendampingan dari pihak sekolah sebagai fasilitator selama program KM yang berlangsung selama kurang lebih empat bulan.

Transparansi menjadi Akar Penggerak Kampus Mengajar: Harapan Mahasiswa KM 7 untuk Program Kampus Mengajar Selanjutnya.

Transparansi diperlukan untuk menjamin kelancaran jalannya program Kampus Mengajar, mengingat program ini telah berjalan hingga batch ke-7. Alur pendaftaran hingga pelaksanaan program seharusnya memiliki akses terhadap informasi yang lengkap dan akurat. Kepercayaan publik terhadap program pun dapat terbangun dengan baik, jika informasi disampaikan secara terbuka dan mudah dipahami.

Baca juga: Press Release Rapat Kerja LPPM Kreativa 2024

“Dari awal tuh dipastiin gitu, di platform-nya udah dibilang 1,2 juta doang, tapi aslinya 1,8 juta. Ditanyain ke admin KM-nya semua misinformasi,” ujar Keisha.

“Pihak Kampus Merdeka sama universitasnya juga harus bagus [menjalin] komunikasinya biar semuanya [program Kampus Mengajar] bisa terlaksana,” sambung Keisha.

Pendapat tersebut juga selaras dengan Shanty yang mengungkapkan perlunya peningkatan kualitas program. Transparansi dibutuhkan untuk mencegah terjadinya diskriminasi dan ketidakadilan dalam proses seleksi, serta untuk meningkatkan kepercayaan pendaftar terhadap program Kampus Mengajar.

Baca juga: Resensi Novel Gadis Kretek

“Pihak penyelenggara bisa memberikan transparansi nilai kepada pendaftar mengenai hasil tes dan performa mereka. Hal tersebut dapat membantu pendaftar memahami di mana mereka dapat meningkatkan diri sehingga bisa lebih baik ketika mengikuti tes selanjutnya,” ujar Shanty.

Penulis: Yasminun Ardine Issudibyo

Editor: Salma Najihah

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Previous post Harmoni Estetika Sastra dan Kritik Sosial dalam Novel Gadis Pantai
Next post Puisi: Gagak Pemakan Apel