Kampus Merdeka, Semerdeka Harapan atau Tidak?
Pembaharuan konsep pendidikan Indonesia pada era milenial ini terus gencar dilakukan. Pembekalan ilmu pengetahuan untuk peserta didik nampaknya mulai berubah kepada orientasi-orientasi yang baru. Belajar untuk pendidikan formal telah dilucuti dengan hadirnya sosok misterius yang menjadikannya umpan murah untuk dijual.
Akhir tahun 2019 Indonesia, digebrakkan dengan adanya kebijakan baru di lingkup dunia pendidikan. Nadiem Makariem, mantan penguasa moda transportasi Gojek yang kini menjadi seorang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah mengubah konsep pendidikan Indonesia menjadi Konsep Merdeka Belajar. Konsep merdeka belajar menyeret nama kampus untuk ikut lolos dalam permainan kebijakannya. Di mana ia akan membuka pintu seluas-luasnya untuk peluang pasar bebas di dalam orientasi perguruan tinggi.
Tak masalah adanya perubahan dalam konsep pendidikan perguruan tinggi Indonesia. Namun dapat digarisbawahi bahwa kebijakan Nadiem dengan tajuk Kampus Merdeka telah dianggap sebagai pro terhadap pasar bebas dan akhirnya hanya akan melanggengkan upah murah rakyat Indonesia dibandingkan pekerja WNA.
Kampus Merdeka tanpa sadar telah membelenggu sistem baru di mana mahasiswa berhak mengambil mata kuliah di luar program studinya sebanyak 40 SKS atau sebanding dengan 2 semester. Hal ini dapat diartikan bahwa selama satu tahun sistem ini merenggut jam-jam efektif mahasiswa untuk memperdalam ilmunya. 6 semester aktif yang akan berkurang 2 semester di mana hal ini mengurangi pembelajaran mahasiswa mengenai program studi yang diambilnya.
Lalu jika 40 SKS tersebut dialihkan untuk dunia kerja bagaimana ia memahami teori -teori dasar pekerjaan? Nadiem berdalih bahwa SKS bukan lagi sebagai “jam belajar” namun menjadi sebuah “jam kegiatan” yang digunakan untuk magang, berwirausaha, ataupun menjalin kerja sama dengan mitra perusahaan, organisasi multilateral, atau universitas top 100 QS yang bukan di bidang kesehatan dan pendidikan. Hal ini telah membuktikan bahwa pandangan mengenai dunia industri telah muncul dan perlahan yang akan mengubah tanggung jawab pemerintah sebagai penyelenggara pendidikan kepada lembaga perusahaan.
Meskipun Nadiem berpendapat bahwa perguruan tinggi harus adaptif dengan mengikuti arus perubahan dan kebutuhan dari link and match terhadap industri, kita juga harus mengkritik mekanisme kebijakan yang beraroma pasar bebas ini. Adanya sistem Kampus Merdeka yang mulai sedikit demi sedikit menyatakan diri pro terhadap pasar bebas telah membentuk sistem kerja magang dengan lucutan perbudakan yang merajalela.
Sistem industri baru hanya akan menyediakan tenaga kerja murah dari kampus-kampus di Indonesia. Karena pada dasarnya buruh magang bergaji lebih sedikit dibandingkan pegawai yang diterima kerja. Perbandingan beban kerja yang hampir sama dengan upah yang jauh berbeda telah menyatakan bahwa ini adalah langkah licik perusahan untuk menghemat biaya produksi.
Saya berpikiran, konsep pendidikan tinggi yang baru ini mulai dialihkan ke arah pemikiran orientasi logika industri. Ya, di mana orientasi tersebut jauh dari fungsi pendidikan yang sesungguhnya untuk mengedepankan ilmu pengetahuan dan memperdalam pemahaman. Tak heran jika banyak sekali sarjana yang tidak mendapatkan pekerjaan karena upah mereka yang tak sebanding dengan jerih keringatnya.
Oleh karenanya komitmen Presiden untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul juga harus diimbangi dengan jaminan terpenuhinya kebutuhan hidup para pekerja. Memberikan upah yang sesuai dengan tuntutan jaman adalah salah satu penghargaan jerih payah pekerja dalam menyelesaikan tugasnya. Tidak hanya pejabat pemerintah yang wajib di beri upah tinggi namun juga seluruh rakyat Indonesia dengan ambisi dan kemampuannya harus layak mendapatkan upah yang setimpal. [redaksi]
– – – – – –
